Tebing Tinggi, MISTAR.ID

DPRD Kota Tebing Tinggi menggelar rapat paripurna dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Wali Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran (TA) 2023, dengan agenda Penyampaian Nota Pengantar Wali Kota, Rabu (24/4/24) di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Kota, Jl. Dr. Sutomo.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Basyaruddin Nasution, didampingi Wakil Ketua I H.M. Azwar  dan Wakil Ketua II Iman Irdian Saragih.

Wali Kota Tebing Tinggi Drs. Syarmadani mengatakan bahwa rancangan APBD Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2023 lebih responsif terhadap pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 yang lalu. Namun masih tetap dibayangi risiko gejolak ekonomi global yang masih tinggi yang dapat memicu lonjakan harga-harga komoditas global dan risiko krisis pangan yang dapat mendorong kenaikan laju inflasi termasuk di Kota Tebing Tinggi.

“Peningkatan angka kemiskinan ekstrem, penanganan stunting dan pelaksanaan Pemilu 2024, juga menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian untuk diprioritaskan pada tahun 2023, disamping prioritas lainnya seperti bidang pendidikan, peningkatan infrastruktur dan tenaga kerja serta mengoptimalkan belanja daerah untuk mendanai belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib guna terjaminnya kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat”, jelas Pj. Wali Kota.

Baca juga: LKPJ Bupati Labusel, Ahmad Padli Tanjung Paparkan Keberhasilan dan Sejumlah Program

Selain itu, dijelaskan Pj. Wali Kota, mewujudkan iklim investasi yang meningkatkan  pertumbuhan ekonomi dan percepatan penyediaan lapangan kerja guna menurunkan angka pengangguran, kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat serta pelayanan umum yang semakin berkualitas juga turut menjadi perhatian.

Pada pidato pengantar ini, Pj. Wali Kota hanya menyampaikan ringkasan kinerja atas program dan kegiatan berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan yang dilaksanakan, serta laporan keuangan tahun anggaran 2023, dengan catatan, angka-angka yang terkait laporan keuangan tersebut belum merupakan hasil audit badan pemeriksa keuangan (BPK) yang saat ini masih dalam proses audit.

“Angka-angka dalam laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK, akan disampaikan nantinya pada penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023″, ujar Pj. Wali Kota.

Baca juga: Paripurna Penyampaian Putusan DPRD Atas LKPj Wali Kota Siantar TA 2023 Digelar 26 April

Dalam laporan keuangan APBD Kota Tebing Tinggi TA 2023 yang disampaikan Pj. Wali Kota, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp.736.962.089.260. Nilai tersebut berkurang menjadi Rp.718.244.083.597 pada P-APBD 2023.

“Pendapatan daerah tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp. 696.693.097.673. Dengan demikian capaian realisasi pendapatan daerah adalah sebesar 97 persen,” kata Pj. Wali Kota.

Belanja daerah, tambah Pj. Wali Kota, ditargetkan sebesar Rp. 740.962.089.260. Berkurang menjadi Rp. 723.358.324.192 pada P-APBD 2023.

“Realisasi belanja daerah adalah sebesar Rp.674.037.630.356. Dengan demikian, capaian realisasi belanja daerah adalah sebesar 93,18 persen,” urai Pj. Wali Kota.

Rapat dilanjutkan dengan penyerahan dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pj. Wali Kota kepada pimpinan Rapat Paripurna.(nazli/hm17)